Kementerian Agama (Kemenag) mendorong semua pesantren di Indonesia untuk otomatis menjadi Dapur Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk mempercepat distribusi layanan gizi kepada santri di seluruh daerah.

350 Ribu Santri Sudah Terima MBG

Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi’i, mengungkapkan bahwa saat ini tercatat 350 ribu santri di berbagai pesantren telah menerima layanan MBG. Penerimanya tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan jumlah terbesar berada di Pulau Jawa, disusul Sumatera dan Sulawesi.

“Saat ini kami juga sudah masuk Sumatera, salah satunya di Palembang,” ujar Romo pada Jumat, 21 November 2025.

Lihat Juga:
Kepala SPPG Dapur Aspira tinjau MBG Secara Langsung di Sekolah

Baru 76 Pesantren Ditunjuk sebagai SPPG

Hingga kini, pemerintah baru menetapkan 76 pesantren sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sementara itu, banyak pesantren lain sudah mendapat layanan MBG, tetapi dapur pelaksananya masih berada di luar pondok.

Kondisi ini membuat penyaluran gizi belum sepenuhnya ideal. Karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) meminta Kemenag mempercepat proses agar pesantren dapat menjadi pelaksana langsung.

Alasan Pesantren Diusulkan Jadi Pelaksana Utama

Romo menjelaskan bahwa hampir seluruh pesantren telah memiliki dapur dan pengalaman panjang dalam memasak untuk ribuan santri setiap hari. Hal itu menjadi modal kuat untuk menjadikan pesantren sebagai dapur utama MBG.

Lihat Juga:
Kemenag Dorong Semua Pesantren Otomatis Jadi Dapur Pelaksana MBG

“Pesantren sudah bertahun-tahun memasakkan santri. Tinggal di-upgrade sedikit ilmunya: mulai dari gizi, penyajian, sampai pengemasan,” ujarnya.

Pesantren yang berstatus SPPG juga sudah mendapatkan pelatihan, memiliki kepala SPPG, dan melibatkan warga pondok sebagai tenaga pengelola. Model ini dinilai dapat:

  • meningkatkan kesejahteraan pesantren,

  • memperkuat ekonomi lokal,

  • dan membuka lapangan kerja internal pondok.

Anggaran MBG Langsung Dikelola Pesantren

Jika ditetapkan sebagai SPPG, pesantren akan mengelola langsung anggaran pembelian bahan makanan hingga operasional dapur. Kemenag menginginkan pelayanan gizi dilakukan sepenuhnya oleh pesantren, bukan oleh pihak penyedia eksternal.

“Harapan kami, semua dapur pelaksana nantinya ada di pesantren,” kata Romo.

Prioritas untuk Pesantren di Perbatasan

Kemenag juga memprioritaskan pesantren di kawasan perbatasan agar segera menjadi SPPG. Langkah ini diambil untuk memastikan akses gizi santri tetap terjamin, terutama di daerah yang jauh dari pusat distribusi pangan.