Wakil Menteri Agama menuturkan saat ini sudah ada 350 ribu santri yang menerima makan bergizi gratis atau MBG.
WAKIL Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i membuka rencana pemerintah untuk mempercepat penyaluran program makan bergizi gratis (MBG) ke pesantren. Dorongan itu dilakukan setelah Badan Gizi Nasional (BGN), meminta Kementerian Agama mempercepat distribusi.
Romo Syafi’i menyebutkan, hingga saat ini baru 76 pesantren yang ditetapkan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di luar itu, terdapat lebih banyak pesantren yang sudah menerima layanan MBG, tetapi dapurnya masih berada di luar lingkungan pondok. “Untuk pesantren ini, baru 350 ribu santri yang mendapatkan layanan,” ujarnya saat dihubungi pada Jumat, 21 November 2025.
Santri penerima layanan, katanya, tersebar di seluruh Indonesia. Jawa menjadi wilayah dengan penerima terbanyak, disusul Sumatera dan Sulawesi. “Sekarang kami juga sudah di Sumatera, di Palembang bersama Pak Wakil Menteri Agama tadi,” kata dia.
Romo menuturkan bahwa Kemenag telah mengusulkan agar seluruh pesantren otomatis dijadikan SPPG, mengingat hampir seluruh pondok pesantren telah memiliki dapur dan pengalaman panjang dalam memasak untuk ribuan santri. “Pesantren itu sudah bertahun-tahun memasakkan santri. Tinggal di-upgrade sedikit ilmunya: gizi, penyajian, packing,” katanya.
Menurut dia, pesantren yang sudah menjadi SPPG telah dilatih secara keilmuan, memiliki kepala SPPG, dan melibatkan warga pondok sebagai tenaga pengelola. “Artinya menambah penghasilan pesantren, mengembangkan perekonomian pesantren dan masyarakat,” ujar Romo.
Ia juga menegaskan bahwa ketika pesantren menjadi SPPG, anggaran akan langsung dikelola pesantren untuk membeli bahan makanan hingga operasional dapur.
Kemenag berharap pada akhirnya seluruh dapur pelaksana berada di pesantren, bukan di pihak penyedia eksternal. “Kami mengusulkan demikian,” katanya. Namun untuk saat ini, masih ada pesantren yang berstatus penerima layanan, dengan makanan dimasak di luar pondok.
Romo menambahkan, pesantren di daerah-daerah perbatasan akan diupayakan menjadi SPPG terlebih dahulu. Hal ini untuk memastikan akses gizi santri tetap optimal meski jauh dari pusat distribusi.
Sumber : Tempo.co
Tinggalkan Balasan