Separuh masyarakat Indonesia masih kesulitan membeli makanan sehat di tahun 2024. Lonjakan harga pangan, rendahnya daya beli, dan ketimpangan ekonomi menjadi faktor utama. Di tengah kondisi ini, muncul pertanyaan besar: mampukah program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi solusi nyata?

43,5% Warga Indonesia Tak Sanggup Membeli Makanan Sehat

Menurut laporan FAO 2025 (SOFI 2025), sebanyak 43,5% atau 123 juta orang Indonesia tidak mampu membeli makanan sehat tahun 2024. Meski ada penurunan dibanding 2017 yang mencapai 49,3%, akses masyarakat terhadap pangan bergizi tetap menjadi masalah serius.

Ketidakmampuan ini didefinisikan sebagai kondisi ketika pendapatan masyarakat tidak cukup membeli kombinasi makanan sehat termurah setelah dikurangi kebutuhan dasar seperti perumahan dan transportasi.

Lihat Juga:
Kepala SPPG Dapur Aspira tinjau MBG Secara Langsung di Sekolah

Akar Masalah: Kemiskinan Struktural & Harga Pangan Tinggi

Direktur CELIOS, Bhima Yudhistira, menegaskan bahwa persoalan gizi sangat berkaitan dengan kemiskinan struktural. Data Bank Dunia (2025) menunjukkan 68,2% warga Indonesia termasuk kategori miskin berdasarkan standar negara berpendapatan menengah atas.

Di sisi lain, masyarakat Indonesia bergantung pada pangan murah berkarbohidrat tinggi seperti nasi dan tepung, sedangkan telur, ikan, dan daging—sebagai sumber protein hewani—masih sulit dijangkau oleh kelompok berpendapatan rendah.

Guru Besar IPB, Prof. Ali Khomsan, menyebut konsumsi pangan hewani di Indonesia masih tertinggal dibanding negara ASEAN. Penurunan pendapatan langsung berdampak pada berkurangnya konsumsi makanan bergizi.

Lihat Juga:
Kemenag Dorong Semua Pesantren Otomatis Jadi Dapur Pelaksana MBG

Dampak Gizi Buruk: Stunting, Anemia, Hingga Obesitas

Ketidakmampuan membeli makanan sehat menciptakan dua masalah gizi sekaligus:

  • Kekurangan gizi: stunting, wasting, underweight

  • Kelebihan gizi: obesitas & penyakit degeneratif akibat konsumsi makanan tinggi kalori namun rendah nilai gizi

Riskesdas 2018 mencatat 95,4% masyarakat Indonesia kurang konsumsi sayur dan buah. SKI 2023 bahkan menunjukkan angka lebih tinggi: 96,7% penduduk tidak memenuhi standar konsumsi minimal lima porsi buah dan sayur per hari.

Kebiasaan mengonsumsi makanan berisiko—gorengan, makanan olahan, minuman manis—terjadi karena faktor harga murah, mudah didapat, dan rasanya enak.

Jika tidak diperbaiki, Bhima menilai Indonesia berpotensi kehilangan bonus demografi 5–10 tahun ke depan karena kualitas SDM yang menurun.

Bisakah Program MBG Jadi Solusi?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki potensi mendorong UMKM pangan lokal dan membantu memenuhi gizi anak sekolah. Namun menu yang disajikan menjadi sorotan.

Ahli gizi masyarakat, dr. Tan Shot Yen, mengkritik bahwa menu MBG banyak berisi makanan ultra proses seperti burger, pasta, ayam tepung, dan makanan instan. Jenis makanan ini mengandung banyak food additives dan dapat memicu obesitas, diabetes, hingga penyakit metabolik.

“Sajian ultra proses itu mengundang kematian ketimbang kenikmatan,” ujarnya.

Meski begitu, Prof. Ali menilai MBG tetap memiliki potensi positif, asalkan dievaluasi secara ketat:

  • Apakah anemia, stunting, underweight membaik?

  • Apakah nilai akademik meningkat?

  • Apakah edukasi gizi di sekolah diperkuat?

Ia menekankan pentingnya memasukkan pendidikan gizi dalam kurikulum sekolah dasar hingga menengah.

Tantangan MBG

  • Risiko inflasi harga pangan hewani karena permintaan meningkat

  • PHK dan pendapatan masyarakat yang stagnan

  • Biaya logistik mahal membuat makanan sehat sulit menjangkau desa

  • Koordinasi pemerintah daerah dan pusat soal stabilitas harga pangan masih lemah

Bhima menegaskan, tanpa perbaikan struktural, Indonesia bisa terjebak dalam middle income trap dan gagal meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Kesimpulan: Apakah MBG Solusi?

MBG bisa menjadi bagian dari solusi, tetapi bukan solusi tunggal. Program ini memerlukan:

  1. Evaluasi menyeluruh terkait efektivitas gizi dan peningkatan akademik

  2. Peningkatan daya beli masyarakat melalui perbaikan ekonomi

  3. Menu berbasis pangan segar, bukan ultra proses

  4. Edukasi gizi terstruktur di sekolah

  5. Perbaikan logistik dan stabilitas harga pangan

Tanpa pembenahan fundamental, akses terhadap makanan sehat bagi jutaan warga Indonesia akan tetap menjadi masalah besar.